ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan dan Puskesmas se Kabupaten Rembang)

Syaiko Rosyidi, Damayanti Damayanti, Dian Ayu Liana Dewi, Susanti Dwi Ilhami, Ming Ming Lukiarti

Abstract

The Community Satisfaction Survey (CSS) was conducted to determine the quality of public services provided to the people of Rembang Regency. The results of this survey can be used as a basis for formulating policies for the Rembang Regency Government to improve the quality of public services and improvements in the future. The 2023 CSS contains survey results from 58 Regional Apparatus Organizations (RAO) and Public Service Units (PSU) within the Rembang Regency Government with 5310 respondents using a multi-stage random sampling technique.The results of the Community Satisfaction Survey with the Implementation of Public Services in Rembang Regency in 2023 obtained a Community Satisfaction Index value of 83.68 or on a category scale that the quality of public services in Rembang Regency is B (good). This is in line with the Rembang Regency Regional Medium Term Development Plan (RMTDP) for 2021-2026, namely increasing the quality of public services with the Community Satisfaction Index indicator for 2026, namelly 83.5

Keywords

Satisfaction, society, and public services.

Full Text:

PDF

References

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, CV. ALFABETA, Bandung.

Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, CV. ALFABETA, Bandung.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

DOI: http://dx.doi.org/10.47686/bbm.v10i2.720

Refbacks

  • There are currently no refbacks.